Program Studi Magister Kebijakan Publik (MKP) pada awalnya bernaung di bawah Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, merupakan program kerjasama dengan STIA LAN Bandung. Sejalan dengan kebijakan Universitas Padjadjaran tentang pengelolaan Program Pascasarjana yang diintegrasikan ke setiap Fakultas, Program Studi Magister Kebijakan Publik dialihkan pengelolaannya ke Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran (FISIP) pada tahun 2009 sebagai konsentrasi dari Magister Administrasi Publik. Selanjutnya, pada tahun 2014 Rektor Unpad mengeluarkan keputusan tentang penyelenggaraan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad secara tersendiri, terpisah dari Program Studi Magister Administrasi Publik dan dikukuhkan dengan SK Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 309/E/O/2014 tentang Izin Penyelenggaraan Program-program Studi Baru pada Universitas Padjadjaran di Bandung.

Saat ini Magister Kebijakan Studi menjadi Program Studi yang diarahkan untuk menjadi Program yang merespon jaman. Program Studi menjadi salah satu program yang pertama untuk menjadikan Blended Learning dalam satu penyampaian materi di perkuliahan.