Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Unpad memiliki program kegiatan untuk melakukan studi pelacakan (tracer studi) secara rutin dengan metode, proses, dan mekanisme yang jelas dan terprogram. Hasil studi pelacakan tersebut datanya terekam secara komprehensif dan akurat sebagai bahan untuk melakukan evaluasi terhadap hasil proses pendidikan yang dilakukan dan untuk menelusuri keberadaan lulusan setelah memasuki dunia kerja atau melakukan aktivitas di masyarakat.
Studi kebijakan publik merupakan fenomena abad ke-20, tatkala pada 1922 ilmuwan politik Charles Merriam berusaha untuk menghubungkan teori dan praktek politik untuk memahami kegiatan yang sebenarnya dari pemerintah, yaitu kebijakan publik. Studi kebijakan publik pertamakali digagas oleh Daniel Lerner dan Harold D. Lasswell. Perkembangan ilmu kebijakan itu sendiri menjadi bagian dari meningkatnya permintaan untuk penelitian ilmu sosial dimana negara mengambil fungsi baru, seperti perencanaan ekonomi makro dan distribusi kekayaan.
Ilmu kebijakan bersifat interdisipliner untuk mengatasi perubahan sosial dengan meningkatkan kebijakan. Kebijakan publik berfokus pada proses perumusan dan penegakkan berbagai jenis kebijakan dan peraturan yang mempengaruhi anggota masyarakat. Kita akan mempelajari proses interaksi eksekutif, legislatif dan administratif, serta menganalisis dan mengembangkan kebijakan dengan melakukan penelitian yang relevan Anda akan mempelajari metode penelitian dengan menggunakan big data dan aplikasi yang relevan untuk mengolah data (policy-based evidence). Kita juga akan membangun pemahaman tentang faktor-faktor ekonomi, politik dan sosial yang lebih luas untuk dipertimbangkan.
Studi Kebijakan Publik meliputi isi dari kebijakan publik; analisis dampak kekuatan sosial, ekonomi, dan politik pada isi kebijakan publik; penelitian pengaruh berbagai pengaturan kelembagaan dan proses politik kebijakan publik; dan evaluasi dampak dari kebijakan publik pada masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak terduga. Hasil analisis selanjutnya dituangkan dalam dokumen tertulis berupa naskah kebijakan, draft kebijakan, rekomendasi kebijakan, maupun policy brief. Didamping itu kita juga akan mempelajari advokasi kebijakan yang sesuai untuk permasalahan yang ditemui.
MKP berada di bawah naungan UNPAD yang memiliki reputasi tinggi pada tingkat nasional, dengan Akreditasi Unggul dari BAN-PT. Anda akan memperoleh pengalaman belajar yang baik, dibimbing oleh dosen yang kompeten (seluruhnya bergelar doktor dan memiliki sertifikat profesi). Kami memiliki fasilitas belajar yang sangat baik dan lingkungan belajar yang kondusiif untuk mengembangkan potensi akademik Anda.
Untuk dapat mengikuti pembelajaran di Prodi MKP, Anda hanya diminta untuk membayar SPP sebesar Rp 10.500.000,00 per semester. Tidak ada lagi biaya yang harus dikeluarkan selain itu.
Berdasarkan hasil penelitian, berikut adalah pekerjaan di bidang kebijakan publik yang populer :