Kompetensi lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik FISIP Unpad dirumuskan berdasarkan visi dan misi Program Studi, perkembangan ilmu (state of the art) dan teknologi, dan mendapatkan masukan dari pengguna lulusan. Kompetensi ini juga diselaraskan dengan rumusan kompetensi yang disusun oleh Asosiasi Kebijakan Publik.
Kompetensi lulusan Program Studi Magister Kebijakan Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran adalah menjadi seorang Magister Kebijakan Publik (gelar: MKP) yang memiliki landasan kepribadian, penguasaan ilmu dan keterampilan, kemampuan berkarya, sikap dan perilaku dalam berkarya menurut tingkat keahlian berdasarkan ilmu dan keterampilan yang dikuasai, dan pemahaman kaidah berkehidupan bermasyarakat sesuai dengan pilihan keahlian dalam berkarya.
Secara khusus, lulusan
Prodi Magister Kebijakan Publik diharapkan mampu menjadi seorang analis
kebijakan publik, seorang konsultan kebijakan publik, atau serorang manajer
riset bidang kebijakan publik, dengan level kompetensi S2.
Profil Lulusan | Tingkat Kompetensi S2 |
Analis Kebijakan Publik | Mampu pengetahuan kebijakan publik untuk menghasilkan model kebijakan, desain dan strategi implementasi kebijakan publik yang efektif, efisien dan adil serta mampu memecahkan permasalahan publik melalui pendekatan antar atau multidisipliner. |
Konsultan Kebijakan Publik | Mampu mengembangkan pengetahuan tentang penyusunan, implementasi, evaluasi, dan analisis kebijakan untuk menghasilkan model kebijakan publik serta mampu memecahkan permasalahan dalam aspek proses dan substansi kebijakan publik melalui pendekatan inter atau multidisipliner. |
Manajer Riset Bidang Kebijakan Publik | Mampu mengelola penelitian dan pengembangan dalam keilmuan maupun aplikasi keilmuan kebijakan publik dan mendapat pengakuan nasional dan atau internasional dalam bentuk publikasi saintifik pada jurnal ilmiah terakreditasi bereputasi. |
Analis Data | Mampu mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data dari berbagai sumber menggunakan taktik solusi big data untuk mendapatkan hasil yang dapat menjadi bahan pertimbangan para ‘ pengambil kebijakan’ dalam mengambil keputusan. |
Pelobi/Negisoator | Mampu menganalisis suatu masalah dan mementukan kepentingan setiap pihak yang terlibat dalam suatu isu atau fenomena kebijakan publik serta mampu mengkomunikasikan secara verbal maupun non-verbal terkait dengan isu kebijakan publik dalam menemukan titik bagi kesepakatan pihak-pihak yang terlibat. |
Pengusaha Kebijakan | Mampu menganalisis permasalahan dan menentukan rekomendasi yang sesuai lalu menghasilkan kebijakan inovasi yang akan dipromosikan kepada pembuat kebijakan. |